Pemilu Tak Lebih Hanya Sekedar Tradisi Lima Tahunan Sekali ?

Pemilu Tak Lebih Hanya Sekedar Tradisi Lima Tahunan Sekali ?

Penulis : Aan Robi Azis

       Sudah kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara demokrasi dengan artian bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya sebagai pemerintahan rakyat .Demokrasi dalam artian sempit tidak lain adalah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dengan demikian rakyat dapat berpatisipasi baik memberikan kritik maupun aspirasi kepada pemerintah untuk sadar bahwa kesejahteraan rakyat yang jadi prioritas. Oleh karena itu sebagai negara yang menerapkan kehidupan berdemokrasi, sebuah pesta demokrasi atau sering kali disebut pemilu bisa diartikan sebuah kewajiban bagi negara ini untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi tersebut, selain itu masyarakat berperan aktif secara langsung dalam menentukan pemimpin yang ideal dalam menentukan masa depan bangsa

Pasca refomarsi negara ini sudah mulai membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia, negara ini pertama kali menyelanggarakan pemilu secara langsung pada tahun 2004 untuk pemilihan presiden dan legislatif. Hingga saat ini negara kita telah banyak melaksanakan edisi pemilu, namun pada kenyataannya dari beberapa edisi pemilu yang terselenggara selama ini hampir sama sekali tak membawa perubahan yang signifikan terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dimana kesenjangan yang masih sangat tinggi, sering kita lihat pemuda yang lalu lalang kebingungan mencari pekerjaan yang dapat diartikan bahwa angka pengangguran pun juga demikian tinggi, dari segi pelayanan kesehatan maupun sistem pendidikan yang tak kunjung mengalami perbaikan. Lantas apakah sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini untuk mencari pemimpin menentukan nasib bangsa melalui pemufakatan rakyat gagal selama ini ? Kalau boleh berpendapat bahwa pemilu hanya sebagai ajang politik untuk kepentingan kelompok ataupun golongan saja hanya sedikit dipolesi pemanis dengan dalih demi kepentingan rakyat. Pemilu tak lebih sebagai pentas bagi kaum elite politik dengan berbagai poli-triknya untuk mencari kekuasaan. Yakni, berpolitik untuk berkuasa

Karena keberhasilan dalam berpolitik mereka menganggap adalah bagaimana suatu kelompok ataupun golonganya berhasil dalam membangun kekuasaan sebanyak banyaknya. Jika faktanya demikian maka tidak khayal bahwa memprioritaskan kepentingan rakyat hanya angan belaka mengingat kepentingan kelompok atau golongannya masih diatas segala-galanya. Apalagi dalam politik untuk mencari kekuasaan terkadang dengan menghalalkan segala cara sering kali tak jarang bahwa juru kampanye (jurkam) menggunakan bahasa-bahasa sara untuk meneguhkan kelompok atau golongannya yang terbaik. Agama selalu dibajak hanya untuk kepentingan politiknya. Bahkan yang lebih parah dari hal ini adalah intimidasi terhadap masyarakat bahwa barang siapa yang tidak sejalan ataupun mendukung kelompok atau golongan tersebut dianggap sudah tidak setia atau lebih ekstrimnya dengan berani mengatakan menyimpang dari ajaran keyakinannya. Terror kepada lawan politik pun sudah tidak dengan siasat yang cantik, dengan fulgarnya antar golongan saling menjatuhkan bahkan cenderung merendahkan bahkan dengan cara cara busuk yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan. Hal yang tidak lebih memuakkan lagi adalah saat suatu golongan tak mampu menyusun strategi dan taktik sehingga pada akhirnya uang yang berbicara demi berhasilnya suatu misi memenangkan pertandingan. Pada dasarnya, money politics merupakan indikasi dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara fair  dalam berpolitik. Money politics  kerap kali dilakukan oleh parpol besar yang mempunyai modal yang sangat besar sehingga dapat menarik simpatisan ataupun jumlah massa yang sangat banyak. Langkah ini dilakukan dengan maksut supaya tidak ditinggalkan oleh pengikutnya dengan tujuan tetap menjadi parpol yang berkuasa. Ironis memang bagi parpol kecil yang tidak mempunyai modal besar sangat kesulitan untuk mengepakkan sayapnya lebih jauh lagi. Maka dari itu sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa sistem perpolitikan di negara ini hanya ladang bagi kaum kaum kapital untuk mencari kekuasaan. Potret seperti ini sudah tidak anggap lagi sebagai hal yang tabu bahkan bisa dianggap sebagai hal yang ladzim bagi mereka. Kalau boleh beprasangka baik mungkin kelompok kelompok tersebut pengikut setia ajaran Niccolo Machiavelli bahwa dalam berpolitik morralitas tak seharusnya menjadi pedoman, bahwa dengan morallitas misi akan kemenangan dalam berpolitik tidak akan tercapai.

Fakta tersebut juga berakibat kepada tingkat ketidakkepercayaan rakyat terhadap pemerintah relatif besar banyak alasan sebenarnya, karena rakyat merasa kecewa terhadap para politisi saat ini tidak membawa perubahan bagi rakyat. Itu juga menjadi salah satu pendorong golput. Secara subtansial bahwa golput adalah ketidak pedulian masyarakat akan nasib bangsanya, tapi dibalik itu semua ada alasan yang sangat kuat bagi masyarakat untuk golput. Salah satunya karena rakyat muak dengan oligarki oleh partai politik bahwa pemilu rakyat tidak lebih digunakan sebagai senjata demi melancarkan tujuannya menguasai negara. Sangat salah menghakimi warga negara yang golput adalah apatis tidak peduli terhadap bangsanya, justru mereka memilih golput dilandasi motif yang rasional tanpa suap. Banyak yang beranggapan bahwa “sama saja mas, nyoblos atau tidak hidup tetap susah”. Kalau sudah begitu apa daya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah

Perlu diketahui bahwa langkah pemerintah untuk menggelar suatu pesta demokrasi kucuran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya terselenggara pemilu cukup besar sekali. Sangat disayangkan sekali apabila momentum terbaik sepeti halnya pemilu hanya dijadikan sebagai ladang untuk berlomba lomba mencari kekuasaan semata. Sudah sepatutnya meluruskan niat terlebih dahulu sebelum berpolitik. Berpolitik untuk rakyat. Idtikad itu tidak membutuhkan sebuah retorika apalagi janji, melainkan tindakan nyata. Berpolitik untuk rakyat bukan hanya sekedar teriak atas kepentingan rakyat dalam sebuah kampanye. Berpolitik untuk rakyat berarti berpolitik untuk mengabdi kepada kepentingan, kesejahteraan, dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Tanpa menyampingkan pihak penyelenggara pemilu yang sudah bekerja ekstra untuk terwujudnya demokrasi yang sehat demi masa depan bangsa sangat tidak elok jika demokrasi hanya diartikan sebagai MENGGUGURKAN KEWAJIBAN sebagai negara demokrasi dengan melihat realita diatas.